Tahanan WNA Jepang Tewas di Sel

Kompas.com

Jumat, 19 Desember 2008 | 13:33 WIB

JAKARTA, JUMAT — Seorang tahanan warga negara Jepang bernama Ichikawa Katsuwo (78) ditemukan tewas di salah satu sel Blok B Rumah Karantina (Detensi) warga negara asing yang berlokasi di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (18/12) pukul 22.00.

Menurut keterangan Michael, tahanan asal Liberia yang telah mendekam lima bulan di lokasi, korban diketahui tewas karena sakit.

Katsuwo sendiri baru mendekam di sel karantina sejak tiga hari karena dititipkan pihak imigrasi Depok. “Dia memang sakit karena usianya yang sudah lanjut,” ujar Michael seperti dilaporkan kantor berita ANTARA.

Sementara itu, Rahmat, Kasubsi Pengawasan Imigrasi Depok, yang dihubungi oleh wartawan pagi ini mengatakan, permasalahan keimigrasian korban sebenarnya telah diurus oleh pihak Kedutaan Jepang. ”Rencananya malam ini dia akan dideportasi oleh pihak Kedutaan Jepang ke negara asalnya,” kata Rahmat.

Disinggung mengenai permasalahan pengurusan jenazah korban, Rahmat mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak Kedutaan, jenazah Katsuwo rencananya akan dikremasi di wilayah Dadap, Tangerang.  “Sebagian abunya akan dibuang ke laut, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam guci dan dibawa ke tanah kelahirannya di Nagano, Jepang,” ujarnya.

Katsuwo tiba di Indonesia pada September 2006 dan mendapat izin visa traveling selama sebulan. Kedatangan Katsuwo sendiri karena dirinya beralasan hendak menikah. Namun, pengaruh gangguan ingatan membuat rencana tersebut gagal.

Katsuwo melanggar Undang-Undang Keimigrasian karena melewati izin tinggal yang diberikan (over stay) hingga akhirnya tertangkap oleh pihak Imigrasi Depok sebelum kemudian dititipkan ke Rumah Detensi Kalideres.

Sakit keras yang dideritanya membuat pria kelahiran 18 Juni 1930 ini akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di balik jeruji. Kapolsek Kalideres, Jakarta Barat, Komisaris Polisi (Kompol) Hasbullah seperti dilaporkan kantor berita ANTARA membenarkan bahwa korban meninggal dunia karena sakit.
ONO
Sumber : Ant

Rutan untuk Koruptor

Republika Online

Rabu, 17 Desember 2008 pukul 08:33:00

Kabar ini terselip di antara peristiwa-peristiwa lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuat rumah tahanan (rutan) khusus untuk para koruptor. Mereka mengajukan anggaran senilai Rp 90 miliar. Namun, rencana itu kandas karena DPR mencoret pengajuan anggarannya. DPR beralasan pembangunan rutan belum pernah dibicarakan dalam rapat Komisi III DPR.

Di luar masalah prosedur, sebagaimana menjadi dalih keberatan DPR, kebutuhan akan rutan khusus untuk para koruptor sulit kita sangkal. Gedung KPK memang memiliki rumah tahanan sementara, namun jumlah ruangannya tidak memadai dan tak memenuhi standar kesehatan maupun pengamanan. Maka, KPK biasa menitipkan tahanan ke lembaga pemasyarakatan milik Depkumham atau rutan milik lembaga lain, Polri misalnya.

Dengan kondisi itu, KPK sulit mengontrol para tahanannya. Lihat saja, jaksa Urip–yang terjerat kasus korupsi–dengan leluasa mereka-reka skenario persidangan dengan Artalyta melalui pesawat telepon dari rutan. Lihat juga, tahanan-tahanan lainnya menikmati berbagai fasilitas, mulai dari spring bed, AC portabel, telepon genggam, dan televisi LCD. Tersangka kasus dana BI, Aulia Pohan, kita catat bisa menerima kunjungan sepanjang hari.

Menkumham kemarin menyepakati rutan khusus itu dengan dasar kebutuhan akan jumlah ruangan. Namun, sesungguhnya rutan khusus bukan sekadar persoalan menambah kapasitas. Ini adalah simbol dari keseriusan kita memberantas korupsi dan memperlakukan korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa. Rutan khusus, sebagaimana baju khusus tahanan KPK, adalah bagian dari pembangunan kultur antikorupsi.

Ini adalah bagian dari kampanye antikorupsi kita. Sebagaimana program ”kantin kejujuran” yang menjadi program Kejaksaan Agung, rutan khusus koruptor adalah pelatuk. Kita berharap pelatuk ini akan menjadi pemicu kesadaran masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat busuk. Tindakan yang tak mendapat tempat di dalam masyarakat.

Rutan khusus kita harapkan pula menjadi penawar bagi kesulitan kita selama ini untuk mengakses kondisi lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan. Kita selama ini hanya bisa kaget, misalnya, saat mendengar para tahanan atau narapidana bisa tetap mengendalikan bisnis besar narkoba dari tempat mereka ditahan. Tentu rutan baru para tahanan kasus korupsi harus memenuhi harapan untuk tidak memindahkan persoalan semacam itu.

Jadi, walaupun kelak berada di bawah naungan Depkumham, rutan khusus untuk para koruptor harus memenuhi asas keterbukaan. Bukan berarti para tahanan dipertontonkan seperti hewan-hewan di kebun binatang, melainkan keterbukaan yang memberi kita keyakinan bahwa koruptor diperlakukan secara wajar, tidak kurang tidak lebih. Tak sebagaimana tahanan atau narapidana lainnya, mereka biasanya adalah orang berduit (termasuk dari hasil korupsi). Jangan sampai duit membuat mereka menerima fasilitas berlebihan di dalam tahanan.

Sugik Akhirnya Bebas

Kompas.com

Senin, 24 November 2008 | 19:00 WIB

Laporan wartawan Kompas Ingki Rinaldi

JOMBANG, SENIN- Maman Sugianto alias sugik yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Moh. Asrori versi kebun tebu, Senin (24/11), untuk sementara dibebaskan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menyidangkan perkara tersebut akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan tahanan Sugik menjadi tahanan kota.

“Saya akan berdoa terus agar Kemat dan Devid (dua terpidana yang juga dituduh membunuh Moh. Asrori) bisa juga dibebaskan,” kata Sugik seusai dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Jombang sekitar pukul 17.00.

Salah seorang anggota tim penasehat hukum Sugik, Slamet Yuono, mengatakan, dikabulkannya permohonan pengalihan penahanan itu akan berpengaruh sangat besar terhadap Kemat dan Devid.

Permohonan untuk menangguhkan penahanan Sugik dikabulkan oleh majelis hakim seusai persidangan. Sugik membuat kembali surat permohonan penangguhan penahanan yang ditandatangani sembilan orang penjamin.

Mereka adalah M Dhofir, Atoillah, Slamet Yuono (tim penasehat hukum),  Sulistyowati (ibu Sugik), Mulyono (bapak Sugik), Heru (kakak ipar Sugik), Ratna (istri, Sugik), Iman Sugiharto (Kepaka Desa Kalangsemanding), dan Suprebianto (adik kandung Sugik).

Sugik diajukan ke persidangan itu sebagai salah satu terdakwa perkara pembunuh Moh Asrori. Sebelumnya, majelis hakim telah menghukum Imam Hambali alias Kemat dan Devid Eko Prianto masing-masing 17 tahun dan 12 tahun.

Moh Asrori yang sebelumnya diyakini sebagai Mr XX, berdasarkan tes DNA akhirnya diketahui sebagai Mr X yang jasadnya ditemukan di pekarangan belakang rumah orangtua Very Idam Henyansyah alias Ryan. Sedangkan Asrori versi kebun tebu akhirnya juga dikenali sebagai Fausin.
INK

15 Polisi Diperiksa Terkait Kasus Jombang

Kompas.com

Jumat, 5 Desember 2008 | 07:08 WIB

JOMBANG - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira memastikan, para polisi penyidik di Polsek Bandarkedungmulyo salah menjerat pelaku pembunuhan seorang pria di kebun tebu. Kesalahan itu berawal dari kesalahan polisi mengidentifikasi korban pembunuhan.

”Kasus Jombang jelas salah tangkap. Sekarang 15 orang diperiksa oleh Divisi Profesi Keamanan (Propam) Polda Jatim, termasuk mantan kapolsek dan mantan kapolresnya,” kata Abubakar, Kamis (4/12).

Kasus salah tangkap di Jombang telah mengorbankan warga tak bersalah, yaitu Maman Sugianto alias Sugik dan terpidana Imam Hambali alias Kemat serta Devid Eko Prianto. Kemat dan Devid divonis hukuman penjara 17 tahun dan 12 tahun.

Kasus itu terungkap oleh perkara lain, yaitu pembunuhan berantai oleh Very Idham Henyansyah alias Ryan. Korban pembunuhan di kebun tebu semula diidentifikasi sebagai Asrori. Dalam kasus itu, polisi menjerat Kemat, Devid, dan Sugik sebagai pembunuh Asrori.

Belakangan Ryan mengaku dirinya yang membunuh Asrori yang lantas dikubur di halaman rumah orangtua Ryan di Jombang. Polisi mengidentifikasi ulang mayat di kebun tebu dengan memeriksa DNA mayat yang kemudian diketahui sebagai Fausin Suyanto. Tersangka pembunuhan Fausin adalah Rudi Hartono alias Rangga.

Menurut Abubakar, pemeriksaan oleh Divisi Propam akan dilanjutkan dengan sidang profesi terhadap para polisi itu. ”Sanksinya bisa sampai pada pemberhentian,” kata Abubakar.

Polda Jatim menyambut baik putusan bebas oleh Mahkamah Agung atas terpidana Kemat dan Devid. ”Polda Jatim berupaya mengungkap kasus yang sebenarnya saat keluarga Kemat datang meminta salinan DNA Asrori dan Fausin,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Pudji Astuti di Surabaya, Kamis.

Salinan DNA itu merupakan bukti baru (novum) untuk peninjauan kembali (PK). Hal senada dikemukakan Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Herman S Sumawiredja beberapa waktu lalu. Herman juga menyatakan, ia tidak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti bersalah.

Terkait Sugik yang berstatus tahanan kota, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan, Kamis di Jakarta, menyatakan, kejaksaan akan menuntut bebas. Alasannya, ada kesalahan identifikasi dan salah tangkap orang.

Rencananya, Sugik akan disidangkan Selasa (9/12) di PN Jombang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga menyatakan, tidak ada kesalahan jaksa dalam perkara itu. Tugas jaksa bukan menyidik, melainkan menuntut di persidangan.

Pembebasan Kemat dan Devid dari Lembaga Pemasyarakatan Jombang dilakukan pukul 15.00 karena menunggu tim penasihat hukum yang diketuai OC Kaligis.

Pembebasan disambut para kerabat dan simpatisan. Kemat dan Devid tak bisa menyembunyikan rasa haru saat dikelilingi dan dipeluk para kerabatnya.(SF/DEE/INK/IDR)

MA Persilakan Kemat Menggugat Balik

Kompas.com

Kamis, 4 Desember 2008 | 11:40 WIB

JAKARTA, KAMIS – Terpidana salah tangkap, Imam Hambali alias Kemat dan David Eko Priyanto, dapat mengajukan gugatan balik kepada aparat penegak hukum ke majelis hakim, jaksa, dan penyidik.

Demikian ditegaskan Kepala Biro Hukum Humas Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kepada pers di kantornya, Jakarta, Kamis (4/12). “Keduanya bisa melakukan langkah hukum atas kekeliruan ini dan hak mereka untuk melakukan itu,” tutur Nurhadi.

“Kasus mereka ini merupakan kekeliruan kolektif yang institusional. Maka bila ada gugatan balik, mungkin biayanya akan ditanggung renteng institusi karena, dalam MA, aturan untuk hal semacam ini tak ada. Tugas MA hanya sebatas mengembalikan nama baik terdakwa,” kata Nurhadi.

Terkait kekeliruan penangkapan keduanya, MA mengatakan, sebenarnya untuk mengajukan seseorang menjadi terdakwa itu diperlukan dua bukti, dan dalam kasus ini semuanya telah terpenuhi. “Tapi dalam perjalanannya, kasus ini ada bukti baru yang ternyata sangat penting dengan status mereka,” ujar Nurhadi.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, yang diketuai Kartijono, telah menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada Kemat, dan 12 tahun penjara terhadap David pada bulan Mei 2008 lalu.

Kedua terpidana, warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang, itu dianggap terbukti bersalah dalam melakukan pembunuhan terhadap Asrori. Padahal dakwaan membunuh Asrori itu tak benar. Karena mayat yang ditemukan adalah Fauzin Suyanto, keduanya diputus bebas oleh MA setelah pengacara mereka mengajukan peninjauan kembali.*

Salah Tangkap

MA Akhirnya Bebaskan Kemat dan David

Kompas.com

Kamis, 4 Desember 2008 | 00:29 WIB

Jakarta, Kompas – Mahkamah Agung akhirnya memutuskan membebaskan Imam Khambali alias Kemat dan David Eko Prianto yang sebelumnya dituduh membunuh Asrori. Dengan demikian MA telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang yang menjatuhkan vonis penjara pada Kemat dan Devid masing-masing 17 tahun dan 12 tahun penjara.

MA juga meminta Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Kemat dan David dari tahanan, dan nama keduanya direhabilitasi.

Vonis ini dibacakan oleh majelis hakim agung yang terdiri dari Djoko Sarwoko (Ketua), Artidjo Alkostar, dan I Made Tara selaku hakim-hakim anggota pada sidang Rabu (3/12) siang. Sebelumnya Kemat dan David dikenai sangkaan membunuh Asrori. Namun munculnya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idham Heryansyah alias Ryan, terungkap pengakuan Ryan bahwa Ryan pula yang membunuh Asrori.

Menurut hakim Artidjo Alkostar, MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kemat dan David. ”PK mereka dikabulkan karena tidak terbukti mereka yang melakukan pembunuhan Asrori di Jombang. Hal ini juga karena adanya novum yang berupa pengakuan dari Ryan yang menyebutkan kalau Asrori dibunuh oleh Ryan,” kata Artidjo.

Artidjo melanjutkan, MA memerintahkan agar Kemat dan David dibebaskan dari dakwaan. ”Juga mereka agar dikeluarkan dari tahanan dan namanya direhabilitasi. Sedangkan ongkos perkara ditanggung oleh negara,” jelas Artidjo.

Sebelumnya, Kemat dan David dijatuhi hukuman 17 tahun dan 12 tahun oleh Pengadilan Negeri Jombang. Mereka dituduh membunuh Asrori alias Aldo di sebuah kebun tebu, Jombang Jawa Timur. Saat kasus mutilasi Ryan mencuat, Ryan mengaku dialah yang telah membunuh Asrori dan jenazah Asrori dikubur di belakang rumahnya di Jombang. Kasus ini pun berkembang ketika akhirnya diketahui korban yang tewas di kebun tebu itu bernama Fauzin Suyanto. Tersangka pelaku pembunuhan Fauzin pun sudah ditangkap.

Tim kuasa hukum Kemat dan David pun mengajukan permohonan PK, September 2008. Permohonan PK sudah disidangkan di PN Jombang, 6 Oktober 2008.

Pengacara kecewa

Tim pengacara terpidana Imam Hambali alias Kemat dan Devid Eko Prianto, Rabu (3/12) di Jombang menyatakan kekecewaan karena tak memperoleh informasi tentang putusan bebas kepada klien mereka. ”Kami agak kecewa saja. Tapi karena ini demi kebaikan bersama, ya tidak apa-apa,” kata Slamet Yuono, salah satu pengacara Kemat-Devid.

Slamet baru mengetahui putusan itu Rabu malam, sekitar empat jam usai putusan MA soal PK Kemat dan Devid dibacakan. Slamet pada hari Rabu masih sempat meminta agar PK Kemat dan Devid diprioritaskan.

Ia mengatakan, Kamis (4/12) hari ini, tim pengacara akan minta salinan putusan itu. ”Jika memungkinan kami akan langsung ke Jombang untuk meminta pembebasan Kemat dan Devid.”

Salah satu kemenakan Kemat, Eka Lisnawati mengaku sangat terharu. ”Alhamdulillah, kami sekeluarga sangat senang. Jika Kemat sudah dibebaskan nanti, kami akan mengadakan bancakan (syukuran).” (VIN/INK)

Karya Agung (KUHAP) Berusia 27 Tahun

Opini Suara Pembaruan, 3 Desember 2008

Denny Kailimang

Sudah 27 tahun perjalanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan diberlakukan mulai 31 Desember 1981.

Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951. KUHAP, yang disebut sebagai Karya Agung bangsa Indonesia, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, banding di pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Salah satu yang baru dan menonjol dari KUHAP adalah lahirnya lembaga Praperadilan.

Harus diakui, kehadiran KUHAP merupakan koreksi terhadap praktik lembaga penegak hukum di bawah aturan HIR, yang dinilai tidak menjunjung hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Bukan rahasia umum lagi, pada masa HIR, kita sering mendengar rintihan dan jeritan hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, kurang manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, serta penahanan berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang pemeriksa atau penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Sejatinya, KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa pada harkat dan derajat kemanusiaan, serta diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan untuk didampingi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum pada saat diadili di pengadilan. Bahkan, untuk setiap penangkapan dan penahanan seseorang, penyidik diwajibkan untuk memberitahukannya kepada keluarga yang bersangkutan.

Bukan itu saja. KUHAP juga mengatur limit waktu seorang tersangka atau terdakwa ditahan pada setiap proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan instansi terkait (penyidik, penuntut umum, hakim, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung).

Koridor Hukum

Pertanyaannya sekarang, setelah perjalanan KUHAP selama 27 tahun, bagaimana para penegak hukum, seperti penyidik (Kepolisian/ Kejaksaan/KPK), penuntutan Kejaksaan/KPK, pengadilan/pengadilan Tipikor, serta penasihat hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya? Apakah benar-benar menerapkan koridor hukum yang diatur di dalam KUHAP?

Sekadar catatan, untuk mendukung pelaksanaan KUHAP, dalam kurun waktu 1981 sampai 1985, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebanyak 35 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan 14 berupa surat-surat, Menteri Kehakiman mengeluarkan 15 surat dan beberapa instruksi bersama antara Kejaksaan dan Kepolisian.

Juga ada surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Kehakiman dan SKB antara Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri, di samping PP No. 27/1983. Baik SEMA maupun SKB tersebut dimaksudkan untuk melancarkan jalannya sistem penyidikan, penuntutan, dan peradilan guna menyamakan persepsi serta memperjelas hal-hal yang kurang jelas, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.

Berikut ini beberapa catatan saya sebagai praktisi hukum mengenai penerapan dan pelaksanaan KUHAP selama 27 tahun.

Pada awal berlakunya KUHAP, masih terkesan adanya perebutan kekuasaan dalam menaksir Pasal 284 KUHAP (Ketentuan Peralihan), sehingga institusi kejaksaan cepat-cepat mengajukan perubahan undang-undang kejaksaan. Hal itu dimaksudkan agar kejaksaan dapat mempertahankan penyidikan pada kasus-kasus pidana khusus dan dapat melakukan penyidikan tambahan.

Pemahaman atas penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan tersangka pelaku pelanggaran. Menurut Pasal 19 Ayat (2) KUHAP, pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap apalagi ditahan kecuali setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Tindakan penyidik dalam memahami kasus pelanggaran yang disertai penangkapan terhadap tersangka adakalanya masih menggunakan HIR. Beberapa waktu lalu, kasus penangkapan yang disertai penahanan baru terselesaikan setelah diproses melalui praperadilan dan mendapat protes dari rekan Henry Yosodiningrat yang langsung datang ke Rutan Pondok Bambu dan minta melepaskan semua tahanan tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran.

Masalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah dilakukan melalui lembaga Praperadilan, namun terhadap penyidik atau atasan penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak sah tidak dikenakan sanksi.

Lebih menarik lagi, suatu putusan Praperadilan menyatakan penahanan terhadap tersangka tidak sah, maka penyidik membebaskan tersangka dari rumah tahanan, tetapi setelah tersangka ke luar pintu tahanan, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan baru, dan kembali menahan tersangka.

Lembaga Praperadilan yang diharapkan menjadi payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak seseorang atau mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara, ternyata tidak sepenuhnya memenuhi harapan, karena masih adanya penyimpangan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan celah-celah hukum.

Ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang materi dan siapa saja yang dapat menjadi pemohon Praperadilan sudah disebutkan di dalam KUHAP, tetapi kenyataannya di luar materi yang ditentukan undang-undang, pihak yang mendapat atau menerima Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dapat mengajukan Praperadilan dan meminta agar SP3-nya dinyatakan sah. Ironisnya, walaupun hal ini tidak diatur di dalam KUHAP, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Tidak Dilarang

Dalam Pasal 83 Ayat (2) dengan tegas disebutkan bahwa putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Namun, terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak sahnya penghentian penyidkan atau penuntutan atau ditolak permohonan Praperadilannya, maka baik penasihat hukum maupun penyidik masih banyak yang mengajukan kasasi dengan alasan tidak dilarang di dalam KUHAP. Ironisnya lagi, Mahkamah Agung selaku benteng terakhir peradilan mengabulkan beberapa permohonan kasasi tersebut.

Pengawasan penyidikan oleh penuntut umum (atau sebaliknya) baik melalui lembaga Praperadilan maupun melalui proses dimulainya penyidikan, sampai pada pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada penuntut umum, belum berjalan dengan baik. Namun, tidak ada instansi kejaksaan yang mempraperadilkan penyidik atau sebaliknya, atas penghentian penyidikan atau penuntutan suatu perkara. Padahal, dalam proses pelimpahan berkas perkara yang sudah melalui tahap pertama adanya petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya, penuntut umum menyatakan berkas diterima atau berkas dinyatakan sudah lengkap. Tetapi, apa yang terjadi kemudian, penuntut umum setelah menerima berkas dan barang bukti serta tersangkanya, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Demikian pula penyidik tanpa memenuhi petunjuk-petunjuk penuntut umum langsung mengeluarkan SP3.

Penahanan dapat diterapkan hanya berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam KUHAP, tanpa memberikan hak bagi tersangka/terdakwa. Tetapi, terhadap permohonan penangguhan penahanan, dikabulkan atau tidak, hanya merupakan kebijakan dari penyidik atau atasan penyidik, dan berbagai jaminan uang tidak berfungsi dengan sempurna, karena kekuasaan dan kewenangan lebih menonjol dalam pelaksanaan penahanan.

KUHAP menyatakan, terhadap putusan bebas, penuntut umum tidak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244). Tapi, dalam praktiknya, hampir semua putusan bebas dimohonkan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan bebas tidak murni dan Mahkamah Agung pun menerima dan memeriksa permohonan tersebut. Bahkan, memberikan putusan dengan menyatakan permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut dikabulkan.

Demikian pula dengan peninjauan kembali atau PK. Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHAP dengan tegas disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK. Ini berarti, yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam kenyataannya, penuntut umum sering mengajukan PK, dan Mahkamah Agung menerima dan memeriksa permohonan PK dari penuntut umum bahkan ada yang dikabulkan.

Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 Butir 13 KUHAP). UU No. 18/2003 tentang Advokat menyatakan advokat adalah profesi pemberi jasa hukum (antara lain bantuan hukum) dan advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jadi, selain advokat. pihak lain tidak boleh memberikan bantuan hukum di tingkat penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Kenyataannya, instansi penegak hukum lainnya masih menerima yang bukan advokat untuk memberikan bantuan hukum.

Sekarang, draf perubahan KUHAP sudah disiapkan, karena tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perubahan itu diharapkan dapat mengatasi kelemahan atau kekurangan KUHAP setelah perjalanannya 27 tahun. Salah satu contoh, misalnya, mengenai pengaturan alat bukti elektronik, terutama dalam pemeriksaan saksi yang menggunakan teleconference di persidangan.

Penulis adalah Ketua Perhimpunan advokat Indonesia

Baju Tahanan KPK: Tepatkah?

Awal Desember ini, Komisi Pemberantasan Korupsi membuat baju khusus untuk seluruh tahanan penyidikan KPK. Terkait dengan asas praduga tidak bersalah, dan kemungkinan besar munculnya stigma bersalah, apakah kebijakan seperti ini tepat bagi seseorang yang masih berstatus tahanan?

Terkait dengan hal ini, ICMDP pada bulan Agustus lalu juga memberikan pertimbangan terkait dengan rencana KPK, yang didukung oleh sejumlah unsur organisasi masyarakat sipil seperti ICW, yang membuat baju khusus untuk pelaku korupsi. Berikut respon yang diberikan:

Seragam khusus tahanan tidak revelan dengan sistem pemasyarakatan 

Disampaikan Oleh :
Koalisi Pemantau Tempat-Tempat Penahanan
(Coalition for Monitoring of Detention Places)

Maraknya wacana keharusan penggunaan baju tahanan bagi pelaku koruptor menjadi
daya tarik sendiri. Berbagai kalangan beramai-beramai memberikan usulan tentang
bentuk-bentuk baju tahanan, dari warna dan motif serta dibarengi tindakan
pemborgolan. Wacana ini langsung diterima oleh KPK dengan maksud memberikan
efek jera sehingga para pejabat dan masyarakat tidak berani melakukan korupsi.
Dengan mempermalukan tersangka/terdakwa diharapkan korupsi akan turun di
Indonesia.

Wacana ini jelas sebuah upaya yang salah kaprah, terutama perlakuan negara
terhadap seorang yang sedang menjalani proses hukum. Pengadaan baju tahanan
yang mengedepankan keinginan untuk membuat efek jera dan rasa malu dengan cara
diborgol jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan
di Indonesia. Seseorang yang berstatus tersangka/terdakwa hanya mendapatkan
pelayanan, artinya petugas pemasyarakatan hanya memberikan kebutuhan dasar
tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
persidangan. Asas yang harus dikedepankan adalah asas praduga tak bersalah,
artinya meskipun telah ditahan tetapi seseorang tidak dapat dianggap bersalah
sebelum vonis mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Perlu diketahui bahwa dalam sistem pemasyarakatan, seorang tahanan yang
berstatus tersangka/terdakwa tidak diwajibkan menggunakan seragam oleh karena
statusnya tersebut. Termasuk juga tidak diwajibkan seorang tersangka/terdakwa
untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelakuan ini bukan memberikan keistimewaan
tetapi memang sistem pemasyarakatan memberikan perlindungan, pemenuhan dan
penghormatan Hak Asasi Manusia kepada seorang yang sedang ditahan. 

Cara pandang orang awam, sangat sederhana di mana ada kejahatan maka pelaku
kejahatan tidak diperkenankan lagi hidup layak, tidak perlu diperlakukan dengan
layak dan jika perlu derajat manusianya direndahkan. Cara pandang ini sama
seperti yang dikemukan oleh segelintir masyarakat sekarang terhadap para
tersangka/terdakwa kasus korupsi. Orang yang menjadi tersangka/terdakwa kasus
korupsi tidak layak lagi mendapat perlakuan yang baik dari negara melainkan
harus dihukum bila perlu hingga anak cucunya. Cara pandang ini jelas
bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang sangat mengedepankan pendekatan
kemanusiaan, di mana pelaku-pelaku kejahatan masih diberi kesempatan bertobat
dan berkelakuan baik hingga dapat diterima kembali dimasyarakat. 

Oleh karena itu, jika wacana keharusan penggunaan baju tahanan dengan tujuan
membuat efek jera dan pemborgolan untuk mempermalukan diikuti oleh KPK, maka
secara langsung negara telah gagal dan menyimpangi sistem pemasyarakatan yang
telah dibangun sejak tahun 1964. Seharusnya KPK dapat turut serta memikirkan
bagaimana cara atau metode melakukan pembinaan terhadap para pelaku korupsi
yang telah di vonis. KPK setidaknya melakukan evaluasi apakah para koruptor
yang telah menjadi narapidana telah sadar dan insaf atas perbuatannya tersebut. 

Selain itu, KPK seharusnya tidak harus terlibat langsung dalam kewenangan kerja
Menteri Hukum dan HAM. Seorang yang berstatus tersangka/terdakwa berdasarkan
Pasal 20-23 PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP berada dibawah
tanggungjawab Menteri Hukum dan HAM karena secara fisik harus ditempatkan dalam
Rumah Tahanan (Rutan). Kewenangan ini seharusnya dikordinasikan sehingga KPK
tidak menyimpangi sistem yang sudah dibangun dan KPK tidak menghabiskan waktu
untuk memikirkan seragam tahanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi
Pemantau Tempat-Tempat Penahanan (the Coalition for Monitoring of Detention
Places) menyampaikan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak KPK untuk mengkaji kembali keharusan tersangka/terdakwa
menggunakan seragam tahanan dengan tujuan mengedepankan efek jera dan
mempermalukan tahanan ;

2. Mendesak KPK untuk tidak terlibat jauh dalam perdebatan seragam
tahanan karena hal itu mengurangi konsentrasi KPK mengungkap korupsi dan KPK
telah mencampuri kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai penanggunjawab
fisik tahanan ;

3. Mendesak terbentuknya kesepahaman antara pihak-pihak yang memiliki
kewenangan dalam peradilan pidana untuk menjadikan reintegrasi sosial, bukan
pembalasan dan penjeraan semata, sebagai dasar filosofis dalam setiap reaksi
formal terhadap kejahatan.

4. Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan pembaruan
Sistem Pemasyarakatan agar kewenangan secara fisik tahanan dapat dilakukan
sepenuhnya oleh Pemasyarakatan dengan tujuan akhir menghindari
pelakuan-perlakuan berlebihan petugas terhadap para tersangka/terdakwa kasus
kejahatan, termasuk korupsi

5. Mendesak agar Penyidik, Penuntut dan Hakim serta Petugas
Pemasyarakatan dapat berkoordinasi secara baik dan konsisten antar penegak
hukum sebagaimana digambarkan dalam  konsep Integrited Criminal Justice System. 

Demikian, terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 2008
Hormat kami,
Koalisi Pemantau Tempat-Tempat Penahanan
(the Coalition for Monitoring of Detention Places)

Terkait dengan kebijakan KPK ini, bagaimana menurut anda?

ICMDP Profile

Detention places has various form in Indonesia, which generally identic with any form of detention places world wide. The most problematic detention places in Indonesia are prison (Lembaga Pemasyarakatan) and detention house (Rumah Tahanan) which include detention house under Police Institution. Common problem found in those places are violation of basic rights for prisoner or deteinee as well as torture. Research done by Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (member of ICMDP) in 2007, found that detention places under Police Institution are more likely in inflicting torture. Meanwhile, Research in the same year by Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) and Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), both are ICMDP member, supported by The Asia Foundation also found that most prisons and Detention House under the Directorate of Correction in Indonesia still have lack of capacity in fulfilling basic rights of prisoner and deteinee. Torture also tend to be serious problem in prisons and detention house, which is done by the staff as well as done by other prisoner or deteinee.

On the other side, internal mechanism created by the government, commonly enforce by institution called Inspektorat Jenderal, can not make any different effectively. It is strongly related to inhern characteristic of government bureaucracy which have little commitment in changing the systems.

These condition force us to find some possible and more effective way to address the problems. In term of change management, the creation of inclucive coalition in monitoring of detention places is potentially be the quick wins. Optional Protocol of Convention Againt Torture as one of international human rights instrument also give strong reason for the existance of detention monitoring.

INDONESIAN PRISONS CONDITION

The fact that prison are the place to incarcerate criminals it does not mean it can violate other principle rights of the prisoners. In fact, much of national mass media, based on Indonesia Prisons General Director (Dirjen Pemasyarakatan) early April 2007 release data about 813 inmate die in Indonesian prisons during year 2006. Meanwhile, during January until February 2007, there are 62 inmate die in prisons. These news also give an information that the death of the prisoners related to the worse conditions of prisons it self and the health of the prisoners.

The death of prisoners is not the only problem we find in Indonesian prison. Prison also have other problems like violent among inmate (whichis include violent by the prison officer), riots, and prison escape. About the death of the prisoners, there are some analitical argument we can give. The exist of that problem canot be released from problem that always happen in prisons as a people processing organization.

Theoritically, prison is a people processing organization. An organization that have the same function as school, university or other educational institution. There are input, process it self, and output. The process doing by a management. In Indonesia, the top prison management is under the Prisons Director General, Department of Law and Human Rights. The lowest management place in the prison it self as a technical unit.

But different from schools or other educational institution, prison inputs are verry different. Every one can enter school what ever he or she want to enter. But, prisoner do not have ability to choose wheter he enter or not freely. A prisoners enter a prison because of court force and he cannot reject that discision. A prisoners also cannot choose what kind of prisons he want to enter as his place of punishment.

From an input side, related to modern criminal justice system, we can see a prison as a place for unvortunate person. They were “selected” person from many persons who conflict with criminal justice. We can find this logic form police statistic compared with prisons statistic. Police statistics are much more then the amount of prisoners in all prisons. The criminals who being prisoned are peoples that can not defend them self in criminal justice process. Specially when they face public prosecutor and court. To make law defending, these criminals need the help from good lawyers and they have to expend more money for that. This conditions atleast indicate by the social economic status of the prisoners. They commonly derive from lower economis class.

With this kind of input, prisons then face some problems. Prisoners from lower economic status will suffer more deprivation and ussually end by the formation of prisoners resistence from institutions rules. Other prisoners suffer psicological presure and some cases end by the dead of prisoners because of suicide. In this case, suicide become “better” alternative to face the prison deprivations.

Beside input, prisons problem also related to the management of rehabilitation. This is the dominan factor. Commonly known, Indonesian prisons condision are really not humane. The amount of prisoners are over the prison capasity. This lead to problem why generally prisoners can not have they rights as human properly. Such as, can not have suitable sleeping place, fresh and clean woter for drink and washing, better quality of food, sanitation, the rights for information and entertainment, health, or education and training. In fact, the Indonesian Prisons Act, which is known as Undang-Undang Pemasyarakatan, Number 12, 1995, obligate the Prisons System to fulfill these rights.

There are three major factors why the problems happen. First, Indonesian prisons face the problems of autonomy. Prison as an organisation do not have an autonomy to make policy related to the autority of Prisons General Director as the top Indonesian prisons management. When prison as the technical unit wants to fix the prison physical condition or the quality of food and health, prison management will wait the top management policy. At least in case of budgeting. This autonomy problem make prisoners as the most lose out side. When there are no policy from the top prisons management to fix prisons condition, the prisoners will have to wait in unclear limit of time.

The second is problem of treatment method for the prisoners. Indonesia uses social reintegration idea as the prinsiple of punishment. Based on this idea, crime define as conflict between the criminal and the community. This ide lead to the proper form of punishment for the criminals, which are not inflict suffer to the criminal, but for the purpose of integrating back the criminals to the community.

To reach this purpose of punishment, prison need to make effective treatment method. Because of generally prisoners are unemployed person, and derive from lower social economic condition, the rehabilitation method have to make prisoners can obtain proper working skill in order to help them find better jobs when release from prisons. Beside that, the treatment method have to make more cummunity participation in the treatment process. This is important because that is the porpuse of punishment it self. The fact is, Indonesian prisons treatment method already give an accest for the interaction between prisoner and community. But, this not effect at all. Prisons system need to find other treatment method that make more space for interaction, beside what has been done before such as doing limited job outside prisons, visiting family leave, or parole.

Prison system in Indonesia has already do treatment process for reintegrative purpose. But in fact, the appearance of recidivism give us indicator about inefectiveness of prisons treatment. Treatment process exist only in policy paper, not in reality. Even done by the prisons, the treatment do not work in pursuing the reintegrative purpose of punishment. For example, one prison in Tangerang said that they give the prisoners training about computer, meanwhile the computer cannot work at all.

The third factor are prison control. As we all known, relation between inmate and prison officer based on authority or regulation. Prisoner do not have the right to make them self free form institution rules. This is why the type of control exist in prisons is the represive one. Prison control also define as punishment it self, such as in time of prison riot or when some prisoner do something wrong. In the contrary, control not always do in form of presure. It also can make in form of tangible reward. Prisons order can happen when prisoner have what they have to, in this case reward when they do something good.

Indonesian Prison System have control mecanism with tangible reward type. Specially when prisoner have god behavior during certain time in prison. This tangible rewards like remission ussually give in nasional or religion holydays. But the problem is this reward mecanism in certain case gave not based on the rule. Few prisoner, just because he or she came from high social and economic status, get unlogic remission. Overall, the tangible reward relatively do have little chance to happen, because in all Indonesian Prisons the type of control always represive.

The three major factors related one an other. The first factor considered as the trigger factor. Meanwhile the relation between the second and third factor are influance one another. The existant of autonomy problem lead to difficulty in make some change in prison condition. The domination of represive prison control lead to prisoner resistance to institutional rules and the treatment process it self.

To deal with these problems, Indonesian prisons system should take a reform immediately. There are some alternative for prisons problems, but for short term, prison and its treatment process need a supervision. Other countries in Europe and America build what then call as Prisons Ombudsman. Prisons Ombudsman is an independent government institution that have the role to search and receive prisons stakeholder complains, and give some recommendation to solve the complains.

Indonesia already have an Ombudsman Bodies, but this independent government institution only deal with citizens complains to public administration or public service. They have not put prisons problems as one of their authority. Regarding specific problems that happen in prison, and really different with other public problems, Indonesia need to build this Prison Ombudsman Bodies. By this institution, public can give surveilance to the investigation of the problems or to the implementation of the recommendation. Without this institusion, prisoners usually do not have bargain position to the institusion authority.

The other alternative is by giving the prisons management to the private stakeholder. In other term, the privatization of prisons. The idea is make a cooperation between government and public sector or bussines sector in prison management. Bussines institusion can make an economic activity inside the prisons, such as factory, so that the prisoners can get a jobs from it. There are two big advantage when this alternative choosed. But there ia a potential disadvantage too.

The first advantage related to benefit for the prison as an organization and for the prisoners. Beside the benefit for the bussines it self. From the cooperation, prison can increase the budget ability to make a better prison condition. Such as fixing the building, increase the quality of food, water and other services. The second advantage is preparing the prisoner before released and comming back to community. By this alternative, prisoners already have some working skill that he or she can used it to get a job when release. It mean this alternative support the effort to pursue the purpose of prison treatment.

If the privatization of prison management selected, there is one thing that the new prison management have to consider. Prisoner are worker in this case. When prison management put them only as a worker with minimum salary, the prisoner potentially become exploited by the prison it self. The privatization of prison need a clear regulation to protect the rights and interest of the prisoners.

There are much other alternative to solve the prisons problems. What ever the alternative it need to run immediately. The prisoners cant wait and potentially become more and more suffering by the prisons conditions.

The dead of prisoner just one of prison problem in Indonesia. Theoretically, Indonesian prison system are more humane compared with prison system in other countries. But, if there are gap between theory and commitment to pursue the purpose of punishment, it make the problem more worse. It become far from possible to see prison whitout riot, violent, suicide, or other problem.